PROPOSAL

HMI MPO

Oleh : HMI Cabang Palu

I. Dasar Pemikiran
Kongres HMI XXVII yang diselenggarakan di Yogyakarta pada tanggal 6-11 Juni 2009 telah menghasilkan beberapa keputusan penting yang ingin meneguhkan kembali peran dan kontribusi HMI bagi kemajuan bangsa. Hal ini setidaknya terumuskan dalam beberapa agenda strategis yang ditetapkan oleh kongres yang segera dilakukan oleh HMI ke depan dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Beberapa agenda strategis itu antara lain perlunya HMI mendorong sebuah mentalitas kemandirian yang perlu dimilki oleh setiap komponen bangsa dalam menyongsong perubahan zaman yang semakin cepat.
Kemandirian yang dimaksud tentunya bukan hanya slogan namun juga membutuhkan sebuah prasayarat dan daya dukung sehingga kemandirian yang diinginkan lebih produktif dan membawa dampak positif bagi kemajuan bangsa. Prasyarat dan daya dukung utama yang harus dimiliki adalah kapasitas dan kompetensi yang tinggi, internal karakter yang kuat, kemampuan bersaing dan keberanian untuk memikul tanggung jawab secara professional.

Peran kritis dan Konstruktif
Setelah sekian lama terkungkung dalam rezim feodal Orde Baru, bangsa Indonesia kini memasuki sebuah zaman baru. Zaman baru tersebut menjadikan semangat egaliterianisme, pluralisme, dan berdemokrasi (bukan hanya dalam rangka prosedural melainkan juga substansial) sebagai suatu landasan dalam melangkah. Ditengah demokrasi yang begitu dinamis dan menuntut banyak perubahan saat ini, marilah kita merenung dan berpikir, apakah gerakan kita sudah banyak terhadap perubahan bangsa ini?
Sebagai gerakan mahasiswa terbesar yang selalu menjadi salah satu tolok ukur perubahan sosial bangsa ini, sudah semestinya HMI dapat berperan lebih besar dalam perubahan dan pembangunan bangsa. Peran tersebut bisa dalam arti peran kritis dalam melakukan control terhadap penguasa, ataupun peran konstruktif dalam menciptakan karya-karya nyata yang bisa dipersembahkan kepada bangsa tercinta ini.


Pertama, peran kritis HMI bisa dilakukan dengan secara aktif memantau perjalanan pengelolaan pemerintahan oleh para pemimpin bangsa ini. HMI harus secara aktif melakukan kritik terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada rakyat. Dengan kata lain, sudah menjadi semcam amanah abadi buat organisasi semacam HMI ini untuk selalu berdiri diluar struktur Negara, mewakili masyarakat sipil melakukan control terhadap kekuasaan. Sebab jika tidak, maka kekuasaan yang cenderung korup tersebut akan dengan mudahnya melakukan operasi terhadap rakyatnya. Dalam konteks inilah, maka sudah menjadi Khittah HMI untuk selalu berperan sebagai “oposisi abadi” tanpa peduli siapapun penguasanya.
Kedua, HMI juga punya tugas mengambil peran konstruktif dalam rangka memajukan bangsa ini. Peran-peran ini tentu saja bisa dilakukan dengan sebanyak mungkin menciptakan karya-karya berguna bagi bangsa. Secara internal, perkaderan HMI musti diarahkan untuk mendorong kader punya gairah dan kemampuan kekaryaan yang kuat. Bukan saatnya lagi kader-kader HMI bermalas-malasan dan berpangku tangan. Ini adalah saat dimana HMI harus berkarya dan bila perlu berprestasi. Ke depan kader-kader HMI adalah kader-kader yang mempunyai kapasitas mumpuni baik dalam hal profesionalitas mapun kepemimpinan.
Dalam konteks ini, dibutuhkan jalan yang mesti ditempuh untuk menciptakan kader yang unggul. Pertama adalah melalui pendidikan. Kader-kader HMI musti diarahkan agar bidang ilmu yang ditekuninya benar-benar dikuasai secara professional. Ia didorong agar melanjutkan jenjang studi yang setinggi-tingginya agar ilmu yang dikuasainya bisa berkembang dan suatu saat benar-benar berguna bagi masyarakat. Kedua, melalui perkaderan yang dilakukan di HMI diharapkan juga punya jiwa independensi yang tinggi. Perkaderan di HMI akan menciptakan sosok-sosok yang independen sehingga dalam berbuat ia hanya takut kepada Allah dan tidak mudah tergoda oleh tawaran material atau kenikmatan sesaat.

Independensi Tetap Diperlukan
Dalam situasi di mana politik menjadi ajang pertarungan antara para pemilik modal, maka posisi yang tepat bagi gerakan HMI saat ini adalah dengan tetap mengedepankan independensi. Dalam melakukan berbagai peran dan dialetika kemasyarakatan, sikap ini penting agar tetap dapat berpihakp pada kebenaran dan tujuan utama Himpunan Mahasiswa Islam. Di tengah situasi yang sulit sekalipun kita akan selalu di uji dengan berbagai tantangan yang harus kita hadapi dengan baik dan tepat.
Himpunan Mahasiswa Islam yang sudah memiliki umur setengah abad lebih masih diperlukan peran dan tanggung jawabnya dalam mengawal bangsa ini menuju tatanan masyarakat dan pembangunan yang lebih baik. Kiprahnya sebagai penyeimbang bagi pemerintahan yang baik dan penyadaran masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Termasuk menentukan apa yang menjadi pekerjaan utamanya sebagai organisasi perkaderan yang mapan.
Sikap Himpunan Mahasiswa Islam terhadap kondisi nasional saat ini adalah bagaimana pemerintah tidak bertindak otoriter. Bentuk otoriter pemerintah terhadap rakyatnya dapat tercermin dari penggusuran, pemaksaan dengan undang-undang dan beberapa kebijakan lain yang dipaksakan. Semestinya setiap kebijakan memiliki banyak pertimbangan dan masukan yang cukup dari berbagai pihak. Begitu juga dengan peraturan dan perundang-undangan yang nantinya dapat menyengsarakan rakyat. Dalam alam demokrasi, seharusnya akan lebih baik pelaksanaannya. Bukankah demokrasi tidak hanya pada pemilihan para pemimpin saja?
Melihat sikap pemerintah yang masih tergantung terhadap asing bahkan hampir dalam berbagai bidang kehidupan bangsa ini sangatlah memprihatinkan kita semua. Dari masalah budgeting anggaran pemerintah yang masih ditopang oleh utang luar negeri sampai dengan penyelengaraan pemilu yang masih meminta bantuan asing bagaimana bangsa yang besar ini akan bisa terlepas dari ketergantungan kalau berpikir untuk mandiri saja tidak ada. Dengan demikian HMI mendorong bangsa ini untuk dapat mandiri dan memilki harga diri bangsa yang tinggi.
Pembangunan untuk kemandirian bangsa ini tidaklah mudah, apalagi pendidikan sebagai salah satu cara peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia sudah dikomersialisasikan. Komersialisasi pendidikan dengan pengurangan subsidi dan privatisasi perguruan tinggi dengan penerapan undang-undang badan hukum pendidikan menyebabkan lingkaran kemiskinan dan kesulitan akan akses pendidikan rakyat menengah ke bawah terjadi. Himpunan Mahasiswa Islam berusaha untuk menjadi pelopor dalam menggerakan masyarakat untuk menuju pembangunan yang berkeadilan dan menjadi bangsa yang mandiri dengan berkarya dan inovasi yang nyata.
Definisi situasi mutakhir diatas, boleh jadi, dapat dilihat hanya sebagai suatu skema pembacaan sederhana. Tetapi, pada hakikatnya amat penting nilainya bagi HMI-sebagai salah satu instrumen perjuangan kaum muda mahasiswa Indonesia-terutama dalam kaitannya dengan upaya HMI untuk merumuskan rancang bangun kelembagaan yang tepat dan kontekstual di era kekinian. Sebab, bagaimanapun perubahan diranah internal mestilah bersandar kepada pembacaan atas perkembangan situasi eksternal. Dalam konteks ini, perubahan iklim politik keindonesiaan tesebut kiranya mutlak terbaca secara baik dan mondial oleh HMI, sehingga dapat terumuskan konsep, strategi dan praksis gerakan maupun perkaderan yang tepat dalam merespon perubahan situasi eksternal yang tengah berlangsung.
Sebagai sepersedikit ikhtiar kearah sana, kiranya ada beberapa agenda ke-HMI-an yang dapat dipertimbangkan ke depan, diantaranya: Pertama, merekonstruksi nalar gerakan HMI. Terjadinya perubahan situasi politik secara amat cepat di level masyarakat Negara, kiranya penting untuk disahuti oleh HMI dalam model yang sedikit berbeda. Jika dahulu, pilihan metode gerakan HMI yang selalu mengambil posisi berseberangan (vis a vis) dengan Negara, sebagai pengaruh dan konstruksi nalar gerakan HMI pada fase Orde Baru, maka kini HMI dituntut untuk melakukan pergeseran kearah yang lebih transformative-partisipasif.
Kedua, melakukan akselerasi proses modernisasi kelembagaan HMI. Modernisasi kelembagaan adalah suatu keniscayaan bagi HMI dewasa ini. Tidak saja untuk kepentingan bagaimana kader HMI tetap bisa survive ditengah “kompetisi” dan tantangan gerakan yang kian kompleks ini, melainkan lebih dari itu, peran-peran perjuangan social HMI kiranya hanya dapat dioptimalkan dengan cara modernisasi HMI. Modernisasi kelembagaan HMI, di level konsepsional, tentu tidak lain adalah bagaimana penataan atas lembaga dan kepengurusan , networking, model hubungan kerja sama dengan lembaga-lembaga lain (semisal yang berbasisi program), dan lain sebagainya.
Ketiga, memaksimalkan perkaderan HMI sebagai kawah pencapaian kader ulul albab, yang tidak saja memilki komitmen ideologi yang tinggi tetapi juga memiliki kualifikasi tangguh dalam berbagai hal. Dalam konteks ini, penciptaan iklim dan implementasi perkaderan yang berbasisi minat, dan bakat dan potensi kader, kiranya harus didorong hingga ke titik optimum. Memikirkan, mempraktekan dan mentradisikan perkaderan berbasis minat, bakat dan potensi kader ini, kiranya harus dicanangkan sebagai collective actions ke depan.
Keempat, mendorong kemandirian dan partisipasi HMI ditingkat local. Terdapat tidak sedikit perkara-perkara local-kedaerahan yang sebenarnya amat membutuhkan “intervensi” HMI di dalamnya. Perkara-perkara local tadi-baik itu berupa kasus-kasus korupsi yang amat rentan terjadi didaerah maupun perkara-perkara lain yang memang harus mendapatkan perhatian serius dari HMI. Untuk itu, upaya penataan, penguatan, dan pemandirian struktur HMI mutlak didorong-disamping harus berjalan secara parallel, guna meningkatkan partisipasi HMI.

II. NAMA KEGIATAN
Kegiatan ini bernama Intermediate Training (LK-II) XV HMI Se-Indonesia Bagian Utara, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI MPO) Cabang Palu dengan tema “Aktualisasi Peran Intelektual Kader Melalui Karya dan Prestasi Nyata Menyongsong Masyarakat Berbudaya dan Berkeadilan”

III. LANDASAN KEGIATAN
Landasan Intermediate Training (LK-II) XV HMI Se-Indonesia Bagian Utara sebagai berikut :
1. Anggaran Dasar HMI.
2. Anggaran Rumah Tangga HMI.
3. Pedoman Perkaderan HMI.
4. Kode Etik Lokal HMI Cabang Palu.
5. Amanah Konferensi XXXIV dan hasil Pleno I HMI Cabang Palu.

IV. TUJUAN KEGIATAN
Tujuan Intermediate Training (LK-II) XV HMI Se-Indonesia Bagian Utara sebagai berikut :
1. Pematangan kualitas Kader HMI secara intelektual, Emosional dan Spritual.
2. Penciptaan visi perjuangan kader dalam upaya transformasi gagasan sebagai upaya Pembentukan Masyarakat Berbudaya dan Berkeadilan.
3. Mempersiapkan keder-kader militan sekaligus cerdas dalam mengawal perubahan ke Indoneisaan.
4. Peningkatan kemampuan profesionalitas kader dalam pembelaan hak-hak kaum lemah dan terpinggirkan.
5. Pemahaman dan iplementasi ajaran Islam secara menyeluruh
6. Terciptanya kader mujahid HMI yang siap menerangkan visi perubahan Indonesia.
7. Penguatan visi dan peran kekaderan dalam memperkokoh kemajuan bangsa.
8. Kemampuan mengemban visi transformasi oraganisasi secara profesioanl.

V. PELAKSANA
Kegiatan Intermediate Training (LK II) XV HMI Se-Indonesia Bagian Utara ini dilaksanakan oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI MPO) Cabang Palu, dengan susunan Panitia Pelaksana sebagaimana terlampir.

VI. TAHAPAN RANGKAIAN PELAKSANAAN
Intermediate Training (LK-II) XV HMI Se-Indonesia Bagian Utara, dilaksanakan dengan rancangan tahapan rangkaian kegiatan sebagai berikut :
1 Pra LK II 30 Januari 2011 – 4 Februari 2011 Sekretariat HMI Cabang Palu
2 Penyerahan Makalah Awal 4 Februari 2011 Pemandu LK II
3 Tes Wawancara 4 - 5 Februari 2011 Taman GOR Kota Palu
4 Pembukaan LK II dirangkai dgn Milad HMI 5 Februari 2011 Aula Kantor BPKB Sulteng, Jl. Tolambu No.12 Palu.
5 Pelaksanaan LK II (in class) 6 – 15 Februari 2011 Aula Kantor BPKB Sulteng, Jl. Tolambu No.12 Palu.

VII. PESERTA
Peserta berasal dari wilayah kerja HMI Badan Koordinasi Indonesia Bagian Utara, terdiri atas :
1. Wilayah Kaltim dan Kalsel
a. HMI Cabang Tarakan
b. HMI Cabang Paser
2. Wilayah Sultenggo
a. HMI Cabang Palu
b. HMI Cabang Luwuk
c. HMI Cabang Toli-Toli
d. HMI Cabang Gorontalo
3. Wilayah Sulut dan Ternate
a. HMI Cabang Tondano
b. HMI Cabang Manado
c. HMI Cabang Kotamobago
d. HMI Cabang Ternate

VIII. PERSYARATAN PESERTA
Persyaratan Peserta Intermediate Training (LK II) XV HMI Se-Indonesia Bagian Utara adalah :
1. Lulusan Basic Training (LK-I) ditunjukkan dengan Piagam LK I (foto copy) atau SK dari Pengurus Komisariat/ Cabang.
2. Membuat Makalah Awa dengan tema “Aktualisasi Peran Intelektual Kader Melalui Karya dan Prestasi Nyata Menyongsong Masyarakat Berbudaya dan Berkeadilan”.
3. Mengikuti rangkaian tahapan kegiatan yang ditetapkan oleh Tim Pemandu.
4. Peserta yang tidak memenuhi persyaratan tersebut dinyatakan tidak lulus pra LK II dan tidak bisa mengikuti LK II (forum in class).
5. Peserta dari luar HMI Cabang Palu memperoleh kebijakan dari Tim Pemandu.

IX. TIM PEMANDU
Tim Pemandu Intermediate Training (LK II) XV HMI Se-Indonesia Bagian Utara adalah mereka yang diturunkan oleh Pengurus HMI Cabang Palu (Susunan terlampir).

X. PEMATERI
Pemateri Intermediate Training (LK II) XV HMI Se-Indonesia Bagian Utara diambil dari kalangan akademisi, praktis, aktivis NGO, Alumni HMI dan mereka yang berkompoten untuk membawakan materi pada level LK-II sesuai dengan disiplin ilmu masing-masing.

XI. RANCANGAN MATERI
Rancangan Intermediate Training (LK II) XV HMI Se-Indonesia Bagian Utara sebagai berikut :
1. Dasar-Dasar Filsafat
2. Dialetika Ideologi
3. Pembentukan Masyarakat Kontemporer
4. Implelmentasi Tauhid Dalam Wacana Keumatan
5. Umat Islam dan Problematika Sains Kontemporer
6. Telaah Kritis Sistem Sosial Islam
7. Dinamika Politik Umat Islam
8. Gerakan Pembaharuan Umat Islam Dunia
9. Dinamika Kehidupan Umat Islam Dunia
10. Gerakan Dakwah Lokal
11. Islam dan Sistem Pemerintahan
12. Khittoh Perjuangan Sebagai Paradigma Gerakan
13. HMI dalam Seting Gerakan Umat
14. HMI dan Dinamika Gerakan Mahasiswa
16. Ideologi, Politik, Strategi dan Taktis
17. Strategi Pengembangan SDM
18. Strategi Pemberdayaan Kaum Lemah dan Terpinggirkan
19. Problem Silving, Perencanaan Strategi dan Analisi SWOT
20. Metode Penelitian dan Analisis Sosial
21. Metode Advokaksi dan Pendampingan Umat
22. Islam dalam Setting Perekonomian
23. Penulisan Karya Tulis Ilmiah Populer
24. Studi Kritits Problematika Lingkungan Hidup

XII. ANGGARAN KEGIATAN
Anggaran biaya kegiatan diperoleh dari kas HMI Cabang Palu, sumbangan Alumni dan Donatur serta usaha-usaha halal dan tidak mengikat dengan Rekapitulasi anggaran terlampir.

XIII. PENUTUP
Demikian Term of Reference ini dibuat sebagai acuan pelaksanaan kegiatan Intermediate Training (LK-II) XV HMI Se-Indonesia Bagian Utara HImpunan Mahasiswa Islam (HMI MPO) Cabang Palu.

Billahit Taufik Walhidayah